Berita Pohon Sawit Terkini

4 Kendala Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, Apa Saja?

4 Kendala Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, Apa Saja?

Sepanjang 2017 lalu, telah terbukti bahwa kekhawatiran terhadap terjadinya kebakaran lahan karena perluasan kelapa sawit itu tidak benar. Ini semua dikarenakan pencegahan kebakaran lahan bisa diterapkan dengan baik.

“Hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kepala sawit,” ungkap Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang saat jumpa pers.

Lebih lanjut Togar menambahkan, GAPKI dan perusahaan anggotanya telah melakukan berbagai upaya mencegah terjadi kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesi dengan pembentukan Desa Siaga Api diberbagai daerah. Dan sampai pada akhir 2017 telah tercatat lebih dari 572 Desa Siaga Api yang dibentuk oleh perusahaan anggota GAPKI dengan berbagai nama. Pelatihan antisipasi dan mitigasi karlahut juga dilaksanakan di berbagai daerah. Kegiatan ini akan terus ditingkatkan dan dilanjutkan untuk ke depannya.

Salah satunya seperti yang diinisiasikan oleh PT Triputra Agro Persada, yakni program Desa Bebas Kebakaran. Program Desa Bebas Kebakaran berlangsung serentak di seluruh entitas anak perusahaan milik PT Triputra Agro Persada (TAP Group), mulai Mei 2017. Melansir laporan Borneonews.co.id, pelaksanaan program yang juga berlangsung di PT First Lamandau Timber International, PT Hanamas Jaya Abadi dan PT Trieka Agro Nusantara di Kabupaten Lamandau, serta PT Sukses Karya Mandiri di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah ini ditandai dengan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan (karhutbunla).

Hanya saja. sepanjang tahun 2017 kemarin, sejumlah masalah dalam dan luar negeri lainnya masih dihadapi industri perkebunan kelapa sawit nasional. Setidaknya ada empat masalah yang kini menjadi tantangan.

Pertama, masalah ketidakpastian hukum terhadap HGU perkebunan tetap menjadi kekhawatiran paling besar, disebabkan terbitnya PP 57/2017 dan peraturan turunannya, serta penetapan kawasan hutan melalui SK-SK Penetapan Kawasan Hutan.

Kedua, Peraturan daerah (Perda) yang kontraproduktif masih bermunculan di daerah-daerah. Lantas, ketiga, kampanye negatif dari dalam dan luar negeri semakin gencar dilaksanakan LSM/NGO lokal dan asing terutama isu hak asasi manusia seperti child labour dan perampasan hak masyarakat adat.

Sementara yang keempat berhubungan dengan isu hambatan dagang yang kini bermunculan di berbagai negara seperti Amerika Serikat. Isu ini memberlakukan anti-dumping untuk biodiesel Indonesia, munculnya resolusi Parlemen Eropa menyebutkan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

India juga menaikkan pajak impor minyak sawit dua kali lipat di tahun 2017 dibanding dengan tahun 2016.

“Senat Australia kembali mengajukan RUU Competition and Consumer Amendment (Truth in Labeling–Palm Oil),” imbuh Togar.

Hambatan perdagangan yang dilakukan oleh berbagai negara sangat ironis dengan kinerja ekspor yang masih meningkat signifikan saat ini. Ini juga menunjukkan bahwa minyak sawit masih merupakan minyak nabati yang sangat vital bagi dunia dan akan terus dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tiap tahunnya.

Berbagai upaya menghambat pertumbuhan industri ini akan terus dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat.

“Dalam kondisi ini, pemerintah diharapkan lebih jeli dalam melihat permasalahan dan dihimbau untuk tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit yang notabene saat ini merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian Indonesia,” pungkas Togar.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *